MPP Aceh Besar Jadi Tujuan Kaji Tiru Pihak Luar
LAMBARO — Keberadaan fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, di kawasan Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, kini gaung pamornya makin dikagumi pihak luar. Dari gedung yang pernah mangkrak berkalang tahun dan sejak dua bulan terakhir difungsikan, fasilitas MPP Aceh Besar kini telah menjadi salah satu tujuan kaji tiru utama di Aceh.
Dari data yang ada, ratusan jenis pelayanan yan cepat, efisien dan terukur ada di gedung dengan interior ala bank papan atas itu.
Mulai dari layanan untuk izin usaha, paspor, KTP hingga persidangan Mahkamah Syar’iyah ada di MPP Aceh Besar.
Setelah beberapa daerah dari dalam dan luar Aceh melakukan Kaji Tiru di MPP Aceh Besar, Jum’at pagi (17/2/2023), giliran Pemkab Aceh Utara yang melakukan kaji tiru di MPP Aceh Besar.
Tim Tamu yang diketuai Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Utara Drs Adamy MPd itu diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar M Ali atas nama Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Husni.
Dalam kesempatan itu, Adamy mengaku terkesan dan kagum pada pelayanan publik yang telah dilaksanakan di MPP Aceh Besar tersebut.
“Semoga melalui studi tiru ini, Pemkab Aceh Utara dapat segera juga mengimplementasikan kehadiran MPP,” katanya yang dalam kesempatan itu ikut didampingi pejabat dari BPKD, Disdukcapil, dan sejumlah kepala bagian.
Sementara M Ali didampingi Agus Husni menjelaskan, MPP Aceh Besar dioperasionalkan pada 22 Desember 2022.
Hingga kini, sudah hadir 22 counter untuk melayani publik, baik berasal dari instansi vertikal maupun OPD jajaran Pemkab Aceh Besar.
M Ali menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Utara yang telah berkunjung dan menjalin silaturahmi dengan Pemkab Aceh Besar.
“Selain silaturahmi, dalam kesempatan ini, Pemkab Aceh Besar juga berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik melalui MPP. Semoga pertemuan silaturrahmi ini dapat membawa manfaat bagi pembangunan ke dua daerah guna, mewujudkan kemakmuran dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” jelas M Ali.
Dia melanjutkan, saat ini berbagai hal dan upaya terus dilakukan secara perlahan namun pasti, guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Besar.
Sebagai bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Besar.
Salah satu bentuk dari komitmen pelayanan itu adalah dengan menghadirkan pelayanan prima, terutama meningkatkan kualitas pelayanan publik diKabupaten Aceh Besar, dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu wadah, melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar.
Penyelenggaraan MPP ini, tambah M Ali, tentunya sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, sehingga kehadiran MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan (terjangkau jarak dan terjangkau dari segi keuangan) bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota Kabupaten, dengan mengubah struktur dan prosedur birokrasi, dengan menciptakan efesiensi administrasi.
“Kehadiran MPP tersebut juga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar dalam mendapatkan pelayanan.
Selain itu juga kehadiran MPP, reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat mengubah prilaku dan sikap birokrasi yang condong ke arah paradigma New Public Service yang berorientasi pada pemberian layanan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Besar,” lanjutnya.
Kehadiran multi layanan di MPP itu juga membuat DPMPTSP Aceh Besar menjadi yang terdepan di Aceh, untuk katagori semua kabupaten di Aceh.
Di akhir kegiatan, rombongan dari Pemkab Aceh Utara itu meninjau dan melihat langsung pelayanan yang diberikan petugas pada 22 counter yang tersedia di MPP Aceh Besar. (IA)
