INFOACEH.NET, BANDA ACEH –– Muhammad Harun terpilih sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh periode 2024-2027.
Ia terpilih dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh komisioner yang digelar di Kantor KPI Aceh, Jln. Syiah Kuala Nomor 12 Jambo Tape, Banda Aceh beberapa hari lalu.
Rapat pleno perdana dengan pimpinan rapat Acik Nova itu berlangsung secara musyawarah dan mufakat.
Dalam kesempatan tersebut juga dipilih dan ditetapkan Wakil Ketua dan susunan tiga koordinator bidang dan anggota bidang.
“Alhamdulillah, dalam rapat pleno beberapa waktu lalu telah menghasilkan susunan dan komposisi di KPI Aceh untuk periode 2024-2027,” kata Acik Nova, Kamis (31/10/2024).
Ia menjelaskan, rapat pleno ketua tersebut telah menetapkan Muhammad Harun sebagai Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh Acik Nova.
Kemudian Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Murdeli, dan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Muslem Daud.
Selanjutnya Koordinator Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran M Reza Fahlevi, Komisioner Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Ahyar dan Koordinator Bidang Kelembagaan, Samsul Bahri.
“Ini awal dari kepengurusan periode 2024-2027 dan tentunya seluruh komisioner telah berkomitmen membawa KPI Aceh lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Serta membangun kemitraan dengan lembaga penyiaran, instansi pemerintah dan pihak lainnya,” ucap Acik Nova.
Ketua KPIA terpilih, Muhammad Harun menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan komisioner KPI Aceh yang telah mempercayakan dirinya menjadi ketua.
“Saya berharap dukungan semua komisioner dan jajaran staf KPI Aceh dalam melaksanakan tugas tersebut,” ucapnya.
Ia berharap dukungan dari Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPIA dalam melakukan pengawasan isi siaran, membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan tugas-tugas di bidang lainnya.
“Juga dukungan dari lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dalam mematuhi peraturan tentang penyiaran sesuai dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penyiaran,” katanya.
