Nakes RSUDZA Demo Kantor Gubernur Tuntut TPP-Jasa Medis, Wagub: Aturannya Harus Pilih Salah Satu!
Banda Aceh, Infoaceh.net – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh menggelar aksi unjuk rasa di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jum’at (18/7/2025).
Aksi tersebut menyuarakan tuntutan pencairan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis yang hingga kini belum diterima para Nakes.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau menanggapi aksi unjuk rasa tersebut dan langsung mrnemui ratusan tenaga kesehatan RSUDZA tersebut.
Wagub tampak didampingi Direktur RSUDZA dr. Isra Firmansyah, Kadis Kesehatan Aceh dr Munawar SpOG, Kepala Bappeda Aceh Husnan dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Akkar Arafat.
Wagub Fadhlullah langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan atas situasi yang terjadi.
Dalam dialog terbuka, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan, namun ada sejumlah kendala administratif yang harus dilalui sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dananya sudah ada dan stand by, yang menjadi masalah adalah regulasi atau aturan. Aturan ini sudah keluar sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, harus memilih salah satu di antara keduanya, yaitu antara TPP atau jasa medis,” kata Wagub Fadhlullah di hadapan massa aksi.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh sepakat untuk memperjuangkan dan memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, asalkan tetap melalui prosedur yang sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sepakat dengan Bapak dan Ibu semua. Kami akan memberikan apa yang menjadi tuntutan Bapak dan Ibu hari ini, namun semuanya perlu prosedur. Akan kami usahakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” tegasnya.
Wagub mengimbau para tenaga kesehatan untuk bersabar dan tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi permasalahan ini.
Ia menegaskan peran tenaga kesehatan sangat vital, terutama dalam menjaga pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan hak mereka tetap terpenuhi.
