Ombudsman Aceh Awasi Tes Calon ASN 2023
BANDA ACEH —- Ombudsman RI secara serentak melaksanakan pengawasan jalannya tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 di berbagai titik di seluruh tanah air.
Sejak persiapan penerimaan CASN 2023 Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama BKN Regional XIII dan Dinas Dukcapil di kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan pelaksanaan yang dimulai sejak proses seleksi berkas administrasi.
Peserta yang mengikuti CASN di Kabupaten Simeulue seluruhnya 1.375 orang, dengan rincian peserta yang mengikuti tes untuk tenaga teknis 465 dengan formasi yang tersedia 60.
Untuk Nakes diikuti 384 peserta, formasi 123. Sedangkan guru pesertanya 526 untuk 70 formasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh Dian Rubianty menyampaikan, Ombudsman Aceh sampai saat ini sudah melaksanakan pengawasan di tiga titik lokasi pelaksanaan ujian, di Aceh Besar, Banda Aceh dan Simeulue.
“Pekan ini pengawasan kita lakukan di Kabupaten Simeulue,” ujarnya.
Pelaksanaan tes CASN di Simeulue berlangsung di aula Dinas Kesehatan, yang ujiannya dibagi tiga sesi dan dilaksanakan selama sepuluh hari berturut, 10 sampai 19 November 2023.
Pengawasan tes CASN 2023 sebelumnya sudah dilakukan Ombudsman di dua titik, di Aceh Besar dan Banda Aceh.
Untuk Aceh Besar, pelaksanaan ujian bertempat di Kantor BKN Regional XIII, sementara Kemenkumham melaksanakan tes di Banda Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah.
Ombudsman mengapresiasi kesigapan Kanwil Kemenkumham sebagai panitia pelaksana.
“Kadang peserta tidak teliti mengikuti tata tertib, termasuk dress code. Terima kasih untuk kesiapan panitia, yang menyediakan celana dan rok hitam sampai sepatu. Jadi peserta tetap bisa ikut ujian tanpa harus pulang ganti pakaian dan sepatu,” ujar Dian.
Adapun yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman pada tahun 2023 terkait keamanan sistem (penggunaan aplikasi remote access), mitigasi terhadap potensi terjadinya gangguan jaringan, penjadwalan pelaksanaan (waktu pelaksanaan SKD tidak tepat waktu), aksesibilitas bagi kelompok rentan (ibu hamil dan disabilitas), serta ketersediaan petugas yang memberikan arahan.
