Infoaceh.net, Banda Aceh – Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA menerima audiensi dan silaturahmi delegasi parlemen Bangsa Moro dari Filipina di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (5/12/2024).
Kunjungan itu bertujuan mempelajari pengelolaan pemerintahan di Aceh sebagai daerah otonomi khusus, yang menjadi model transisi pasca-konflik.
Dalam pertemuan tersebut, Safrizal menyambut hangat delegasi yang dipimpin Sekjen Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Suharto Ambolodto. Delegasi Bangsa Moro juga didampingi oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Filipina.
Turut hadir sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, di antaranya Plh. Asisten I, Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Kadis Pendidikan Aceh, Kadis Pendidikan Dayah Aceh, dan Karo Administrasi Pimpinan Setda Aceh.
“Selamat datang di Aceh, salah satu daerah yang menerapkan otonomi khusus di Indonesia,” ujar Safrizal.
Ia menjelaskan, perdamaian di Aceh yang tercapai melalui perjanjian Helsinki pada 2005 telah melahirkan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan kewenangan khusus bagi Aceh dalam berbagai aspek pemerintahan.
Safrizal menambahkan UUPA memungkinkan pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk mendukung reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke masyarakat sipil.
Selain itu, regulasi ini juga membuka jalan bagi pembentukan partai politik lokal, di mana banyak mantan anggota GAM kini aktif dalam kancah politik, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan kabupaten/kota. “Sebagian dari anggota DPRA saat ini adalah mantan kombatan GAM,” ujar Safrizal.
Safrizal berharap pengalaman Aceh dalam pengelolaan pemerintahan paskadamai dapat memberikan manfaat bagi Bangsa Moro dalam mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah mereka.
Sekjen Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Suharto Ambolodto, menjelaskan BARMM adalah wilayah otonomi khusus di Filipina yang dibentuk berdasarkan Bangsamoro Organic Law (BOL) tahun 2018. Wilayah ini meliputi provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim.
