Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Pelan Tapi Pasti, Prabowo Hapus Jejak Kekuasaan Jokowi dari Pemerintahan

“Prabowo ingin dikenang bukan sebagai penerus, tapi sebagai pemimpin dengan agenda dan narasi sendiri. Jika Jokowi tidak menemukan cara untuk tetap relevan, maka pengaruhnya akan perlahan memudar,” pungkas Amir.

Infoaceh.net –  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah kebijakan strategis era Jokowi kini mulai direvisi bahkan dihapus.

Perubahan ini memicu spekulasi bahwa Prabowo tengah berupaya membangun citra kepemimpinan baru yang berjarak dari pengaruh Politik Jokowi.

Menurut pengamat geopolitik dan intelijen, Amir Hamzah, langkah-langkah Prabowo bukan sekadar soal efisiensi atau perbaikan, tetapi bagian dari strategi untuk menciptakan tatanan kekuasaan yang baru.

Ia menyebut Prabowo sedang secara sistematis mengikis jejak kekuasaan Jokowi dari sistem pemerintahan.

Tiga Kebijakan Jokowi yang Telah Dihapus

Amir mengidentifikasi setidaknya tiga kebijakan penting yang menjadi sasaran perubahan:

1. Pembatalan Izin Ekspor Pasir Laut

Pada masa Jokowi, kebijakan ekspor pasir laut sempat dibuka kembali setelah dilarang sejak 2003.

Keputusan ini menuai kecaman dari kalangan akademisi, pegiat lingkungan, hingga nelayan.

Namun, di awal masa jabatannya, Prabowo mencabut izin ekspor ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan nasional jangka panjang.

“Keputusan ini bukan hanya menjawab kritik publik, tapi juga menandakan keinginan Prabowo untuk tidak terikat pada kebijakan yang dianggap bermasalah,” ujar Amir, Sabtu (28/6/2025).

2. Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber

Satuan Tugas Saber Pungli yang dibentuk Jokowi untuk memberantas pungli kini dibubarkan.

Pemerintahan Prabowo menilai tugas tersebut dapat diintegrasikan ke dalam lembaga penegak hukum seperti KPK dan Polri, guna meningkatkan efisiensi kelembagaan.

“Langkah ini menunjukkan keinginan Prabowo untuk menyederhanakan struktur pemerintahan dan memperkuat koordinasi hukum di bawah kendali pusat,” tambah Amir.

3. Pemisahan Jadwal Pemilu dan Pilkada oleh MK

Meski keputusan pemisahan pemilu dan pilkada merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, Amir menilai kebijakan ini menguntungkan pemerintahan Prabowo.

Dengan pemilu nasional dan daerah yang tidak lagi bersamaan, Prabowo bisa mengonsolidasikan kekuatan politiknya lebih efektif sebelum pilkada.

Politik Senyap Prabowo: Menghapus Pengaruh Jokowi Tanpa Konfrontasi

Amir juga mengungkap bahwa Prabowo memahami karakter Jokowi yang cenderung menghindari konflik terbuka.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup