Karenanya Elemen Sipil Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghentikan pemberian hibah kepada lembaga vertikal.
“Tidak ada alasan rasional bagi pemerintah Aceh untuk membiayai lembaga yang menjadi tanggung jawab pusat,” sebutnya.
Pemerintah Aceh juga diminta mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan rakyat. Anggaran daerah harus fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan rakyat.
“Rakyat Aceh berhak atas kebijakan yang berpihak pada mereka, bukan kebijakan yang hanya memperkaya segelintir pihak. Pemerintah Aceh harus segera bertindak, atau bersiaplah menghadapi konsekuensi politik dan sosial yang lebih besar,” pungkas Verri Al-Buchari.
