Sementara jumlah donatur yang membantu juga berkurang drastis karena hampir 50 persen pengusaha Aceh yang bergerak di bidang-bidang selain kedai runcit, harus menutup usaha mereka sejalan dengan kebijakan PKP yang memerintahkan semua usaha di luar bidang kebutuhan pokok (essensial services) untuk ditutup sepanjang PKP diterapkan. Kondisi ini tentu semakin menyulitkan bagi para donatur dan relawan yang selama ini berswadaya memberikan bantuan. Karenanya masyarakat Aceh di Malaysia mengharapkan Pemerintah Aceh untuk segera memberikan perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Aceh di Malaysia.
Ketujuh, mengingat ancaman kelaparan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh di Malaysia dan semakin berkurangnya kemampuan donatur di sini untuk membantu mereka, maka masyarakat Aceh di Malaysia sangat mengharapkan Pemerintah Aceh untuk segera mengalokasikan dana bantuan sembako kepada rakyat Aceh di Malaysia yang sedang dilanda kesusahan akibat dampak pandemi COVID-19.
Alokasi bantuan tersebut dapat disalurkan secara langsung baik melalui komunitas masyarakat Aceh di Malaysia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur ataupun saluran lain yang dipercaya oleh Pemerintah Aceh.
Kedelapan, Pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah yang luar biasa dalam menghadapi situasi luar biasa ini. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh ini paling tidak akan membuat masyarakat Aceh yang sedang di sana dapat bertahan hidup, sampai PKP berakhir, sehingga mereka tidak berbondong-bondong pulang ke Aceh dalam situasi darurat ini, yang secara otomatis akan menambah beban Pemerintah Aceh dalam mengatasi COVID-19 di Aceh.
Kesembilan, masyarakat Aceh di Malaysia sekali lagi mengharapkan agar Pemerintah Aceh dapat segera mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Aceh di Malaysia.
Seruan bersama itu ditandatangani oleh 25 orang perwakilan rakyat Aceh di Malaysia, diharapkan menjadi perhatian seluruh jajaran Pemerintah Aceh. [*]
