Banda Aceh – Para pendamping desa di Provinsi Aceh saat ini mengaku resah dengan isu akan adanya wacana pemotongan gaji untuk mereka.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite III DPD RI HM Fadhil Rahmi Lc, Jum’at (8/1).
Ia menilai para pendamping desa di seluruh Indonesia justru berhak mendapatkan gaji yang layak.
Senator asal Aceh ini mengaku tak sependapat dengan argumentasi Anggota Komisi V DPR RI yang menilai anggaran yang dialokasikan Kementerian Desa, PDTT untuk honor Pendamping Desa terlalu besar.
Statemen Anggota Komisi V DPR RI ini berlangsung dalam rapat di komisi tersebut akhir 2020 lalu. Namun pemberitaan soal rencana pemangkasan anggaran untuk pendamping desa ini mengakibatkan keresahan di kalangan pendamping desa.
Di Aceh, para pendamping desa mengaku resah kepada Fadhil Rahmi yang dikenal akrab dengan semua kalangan ini.
“Untuk persoalan ini saya nilai justru kebalikannya. Para pendamping desa perlu gaji yang layak untuk honornya. Mereka perlu kehidupan yang layak agar mampu mengabdi sepenuh hati untuk membangun daerah,” ujar pria yang akrab disapa Syekh Fadhil.
Menurut mantan Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh ini, para pendamping desa di seluruh Indonesia merupakan sarjana terpilih yang mengabdi untuk pembangunan.
“Ini harusnya didorong bersama-sama. Gaji pendamping desa hanya di kisaran Rp 3,9 juta perbulan. Nilai ini tidak sepadan dengan tanggungjawab serta pengabdian mereka,” kata Syekh Fadhil.
“Saya mengajak semua rekan rekan di semua tingkatan, untuk mendukung honor yang layak bagi pendamping desa.
Mereka berhak untuk hidup lebih sejahtera dan juga Pemerintah harus memenuhi janjinya untuk menjadikan pendamping desa sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” kata Syekh Fadhil yang juga mantan pendamping desa atau Asisten Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri ini. (IA)
