Belum lagi jika bicara berapa banyak program untuk rakyat atau program keagamaan yang tidak terealisasi.
“Seharusnya dewan cek itu semua dan suarakan, jangan diam seribu bahasa. Jika dewan sudah diam ketika ada persoalan yang berkaitan dengan rakyat, ini menandakan rakyat sudah tidak lagi memiliki wakilnya di parlemen,” bebernya.
Dia juga menyesalkan jika benar DPRK hanya bernyanyi jika kekurangan pokir, dan tertidur pulas ketika dibayang-bayangkan dengan anggaran pokir yang besar.
“Sekali lagi harus diingat oleh para wakil rakyat kota Banda Aceh, bahwa DPRK itu bukanlah bawahan atau anak buah Pj Wali Kota, DPRK secara legitimasi memiliki kekuatan untuk memprotes setiap kinerja dan kebijakan Pj Wali kota yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi jangan sampai wakil rakyat disuruh untuk muja-muji dan apresiasi sana sini.
Perlu diingat itu bukan fungsi wakil rakyat. Bahkan jika Pj Wali Kota tidak mengakomodir kritikan DPRK maka sah-sah saja DPRK surati Mendagri untuk ganti Pj Wali Kota, jadi sangan sampai wakil rakyat malah diarahkan untuk menggadaikan marwahnya,” lanjutnya.
Selain itu, juga perlu diingat ada tumpukan harapan masyarakat agar DPRK bekerja sebagaimana mestinya seorang wakil rakyat, jika para wakil rakyat terus menerus membisu dan tidak peka dengan persoalan rakyat ini juga akan jadi catatan hitam para anggota dprk dimata rakyat.
“Kita berharap wakil rakyat jangan sampai didikte oleh seorang Pj Wali Kota, mari bersama-sama kita jaga marwah wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat yang senantiasa bersuara untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan elit pemerintahan dan penguasa semata,” tegasnya. (IA)
