BANDA ACEH – Sebanyak 30 pengelola wakaf (nazir) mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) kenaziran dari Baitulmal Aceh (BMA). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas para nazir agar lebih profesional dalam mengelola harta wakaf di Aceh.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Badan Baitulmal Aceh Mohammad Haikal di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Selasa (26/7/2022).
Dalam sambutannya ia mengatakan, nazir yang dibutuhkan adalah yang memiliki sudut pandang kewirausahaan dan mampu mendorong serta menggerakkan umat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan demikian akan sangat efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah umat di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, syiar, dan pemberdayaan ekonomi,” ujar Mohammad Haikal.
Untuk mewujudkannya, kata Mohammad Haikal, bukan pekerjaan instan, namun memerlukan nafas panjang. Oleh karena itu, nazir yang profesional sangat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan keumatan ini.
Ia juga menyampaikan, setelah bimtek ini para nazir harus segera duduk dan membuat blue print wakaf di Aceh.
Mereka diminta untuk merumuskan pola sensus wakaf serta model-model pemberdayaan wakaf produktif yang menjadi rujukan bagi nazir lainnya di Aceh.
Hal itu sejalan dengan semangat yang dicontohkan manajemen wakaf Baitul Asyi di Mekkah.
“Kita harus memacu diri untuk menjadi wakif atau nazir sehingga menciptakan proyek-proyek wakaf yang monumental,” tambahnya.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Baitulmal Aceh Abdussalam, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak 25 – 27 Juli 2022. Yang menjadi pemateri Ketua Dewan Pertimbangan Syariah BMA Prof Dr Alyasa’ Abubakar, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Aceh, Kepala Inspektorat Aceh, Ketua Badan BMA, dan Kepala Sekretariat BMA.
“Bimtek ini mengangkat tema ‘meningkatkan kapasitas SDM nazir wakaf produktif’ yang diikuti oleh 30 perserta dari 15 Kabupaten/Kota seluruh Aceh,” ungkap Abdussalam.
Hasil yang diharapkan nantinya, yaitu terbinanya wakaf produktif yang profesional dalam melestarikan harta wakaf, menjadikan nazir berintegritas, serta lahirnya nazir yang mampu membangun kemitraan bisnis dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. (IA)
