Infoaceh.net, BANDA ACEH — Plt Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Muhibuddin SH MH menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Rabu (8/1) di Kantor Kejati Aceh.
Audiensi ini bertujuan memperkuat kerja sama untuk mendorong toleransi dan harmoni anta rumat beragama di Aceh.
Rombongan FKUB dipimpin Ketua FKUB Aceh HA Hamid Zein SH MHum dengan didampingi sejumlah tokoh lintas agama.
Mereka disambut langsung oleh Plt Kajati Aceh Muhibuddin SH MH, Asisten Intelijen Mukhzan SH MH dan beberapa pejabat Kejati.
Dalam pertemuan itu, Muhibuddin menyampaikan pesan penting tentang toleransi. Ia menegaskan, perbedaan agama dan kepercayaan hal yang tidak dapat dipilih manusia, melainkan merupakan ketentuan Tuhan.
Karenanya, ia mengajak masyarakat Aceh untuk menerima perbedaan tersebut dan hidup berdampingan dengan damai.
“Sejak zaman Kerajaan Aceh, toleransi anta rumat beragama telah menjadi budaya. Contohnya, kuil Hindu di Keudah, Banda Aceh, tetap berdiri hingga kini meski jumlah penganut Hindu sangat sedikit,” ujar Muhibuddin.
Ia juga mengimbau tokoh agama di Aceh untuk terus menyuarakan fakta mengenai tingginya tingkat toleransi di daerah ini dan menolak sifat egoisme yang bisa merusak kerukunan.
Selain itu, Muhibuddin berharap para pemuka agama rutin mempublikasikan keberhasilan toleransi di Aceh untuk meluruskan pandangan negatif pihak luar.
Ketua FKUB Hamid Zein menyatakan secara umum relasi sosial keagamaan di Aceh berjalan harmonis, meskipun ada sedikit persoalan terkait pendirian rumah ibadah di beberapa wilayah seperti Bireuen, Singkil, dan Aceh Tamiang.
FKUB juga mengusulkan Aceh sebagai tuan rumah Konferensi Nasional FKUB 2025.
Sejumlah tokoh lintas agama turut memberikan laporannya , misalnya Tokoh dari Agama Hindu, Paini, melaporkan komunitas Hindu yang terdiri dari 6 kepala keluarga di Banda Aceh tetap menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan.
Hal senada disampaikan tokoh Buddha, Yuswar yang mengungkapkan bahwa toleransi beragama di Aceh sangat baik meski sering disalahpahami pihak luar.
