Juga di Pulo Aceh yang masih banyak anak-anak putus sekolah akibat kurangnya sarana pendidikan. Padahal kita yakin banyak potensi sumber daya manusia disana. Kami juga melihat program Dinas Pendidikan terlalu berfokus pada pengadaan sedangkan peningkatan kualitas guru sangat sedikit dilakukan.
Hari ini banyak guru yang gagap teknologi dan tidak paham daya serap kurikulum terbaru sehingga metode yang diajarkan menggunakan metode lama,” ungkapnya.
Seharusnya Dinas Pendidikan Aceh melakukan langkah kongkrit agar guru-guru yang ada di Aceh memiliki skill mengajar yang adaptatif sesuai perkembangan zaman. Anak anak yang putus sekolah juga luput dari perhatian Dinas Pendidikan Aceh.
“Kami melihat masih banyak anak-anak baik di kota maupun di daerah tertinggal yang tidak merasakan pendidikan karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi. Seharusnya ini juga menjadi fokus dari Dinas Pendidikan yang diamanahkan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dengan dana 20% dari APBA,” sebut Rendi.
“Seolah olah Dinas Pendidikan Aceh membeda-bedakan pendidikan di kota dan daerah tertinggal. Pendidikan di kota seperti mendapat perhatian lebih sedangkan di daerah tertinggal sekolah pun memprihatinkan kondisinya. Apakah anak-anak disana bukan manusia sehingga tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak?” tanya Rendi.
Koordinator Lapangan aksi demonstrasi, Septa Andrean Maulana mengatakan di aksi kedua ini PW PII Aceh menaikkan tensi tuntutan karena pada aksi sebelumnya tidak digubris oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh
“Kami kecewa terhadap Kepala Dinas Pendidikan yang tidak berani menemui massa aksi pada aksi pertama lalu. Sehingga hari ini kami melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh untuk meminta Gubernur Aceh segera mengevaluasi pendidikan di Aceh,” kata Septa.
Saat demo berlangsung, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sedang tidak berada di Aceh sehingga diwakili oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Usamah El-Madny.
“Yang mewakili Pj Gubernur Aceh adalah Kepala Biro Isra Saudara Usamah. Padahal sebelumnya diinformasikan kami akan ditemui Asisten I. Tapi kemudian Asisten I pun tidak ada dengan alasan sedang mengikuti zoom meeting dengan kementerian. Makanya sempat terjadi perdebatan antara perwakilan massa aksi dengan kepolisian dan perwakilan Pj Gubernur mengenai permintaan kami ditemui Asisten 1,” kata Septa.
