Dalam sambutan itu Bukhari juga menyampaikan, selama ini MPU Aceh telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Aceh, baik bidang pemerintahan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun bidang-bidang lainnya.
“Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam, karena MPU Aceh selama ini telah membangun kerja sama dan menjadi mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah,” ujar Bukhari.
Oleh karena itu, pihaknya berharap hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan pemerintah harus terus dirawat dan tetap dijaga.
“Karena dalam konteks masyarakat Aceh saat ini, kemitraan antara ulama dengan pemerintah akan menjamin keberlangsungan pembangunan dalam mewujudkan nasib masa depan yang lebih baik”.
Selanjutnya, para ulama juga disebut berperan dalam memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan pemahaman terhadap ajaran agama.
Peran ulama, terutama atas nama lembaga MPU dalam pembangunan Aceh diakui sangat dibutuhkan, sebab sebagai pemimpin umat di tengah masyarakat, ulama memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat.
“Oleh karena itu kami mengajak agar seluruh anggota dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh periode 2022-2027 tetap bersinergi dalam mengeluarkan fatwa dan tausiyah-tausiyah terhadap permasalahan yang cenderung terjadi di tengah-tengah umat Islam,” ujar Bukhari. (IA)
