BANDA ACEH — Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dan Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Ismed Saputra menyerahkan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang ada di Aceh.
Acara penyerahan berlangsung di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh Jumat (16/12/2022) tersebut, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Alokasi Belanja negara tahun anggaran 2023 untuk wilayah Aceh sebesar Rp 46,98 triliun, yang terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 17,22 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 29,76 triliun.
Alokasi belanja K/LTA 2023 dituangkan ke dalam 768 DIPA, yang meliputi Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) Satker Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP).
Sementara untuk Transfer ke Daerah TA 2023, nilainya mencapai Rp 29,76 triliun yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 0,87triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 14,58 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 1,97 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp 3,55 triliun, Hibah ke Daerah sebesar Rp0,02 triliun, Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 0,06 triliun.
Penyerahan Buku Alokasi TKD dan DIPA Petikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh dan Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Hal tersebut bertujuan untuk menyampaikan Buku Alokasi TKD dan DIPA Petikan Tahun 2023 kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Daerah di lingkup Aceh.
Selain itu, juga untuk menyampaikan pesan-pesan Presiden RI dan Menteri Keuangan, serta memfasilitasi penyampaian fokus dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Aceh pada tahun 2023.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai acuan bagi para kepala daerah dan kepala satuan kerja pada kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
