BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama pejabat Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait singkronisasi program pengendalian inflasi daerah, dalam upaya mengantisipasi terjadinya inflasi di Indonesia, yang digelar secara virtual, Selasa (30/8).
Rakor inflasi yang diikuti dari Pendopo Gubernur Aceh itu tampak hadir mendampingi Pj Gubernur, yakni Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar, Kajati Aceh Bambang Bachtiar SH MH, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kasdam IM Brigjen TNI Hadi Basuki, Kepala BPKP Aceh, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, Ketua Kadin Aceh dan unsur-unsur terkait lainya.
Rapat itu dipandu langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut diikuti oleh seluruh pejabat vertikal di daerah dan kepala daerah se Indonesia melalui zoom meeting.
Dalam Rakor itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI, dalam menangani inflasi di tanah air, diperlukan upaya dan langkah antisipasipatif bersama. Agar stabilitas ekonomi di Indonesia dapat dipertahankan, di tengah ancaman inflasi global.
Tito mengatakan, tekanan perekonomian global semakin meningkat, bahkan banyak negara mengalami hyper inflasi. Sehingga menganggu sistem perekonomian yang membuat efek domino di negara mereka. Yaitu terjadinya krisis sosial, angka pengangguran meningkat, lonjakan harga kebutuhan pokok, krisis keamanan dan bahkan krisis politik.
“Tentunya kita tidak ingin dampak efek domino ini terjadi di Indonesia, karena apabila terjadi, maka krisis krusial keamanan dan politik akan membuat negara kita menjadi mundur,” kata Tito.
Ia menerangkan, selain akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih ada, inflasi global ini juga imbas dari terus berlanjutnya perang di Ukraina-Rusia. Sehingga membuat tekanan inflasi global terjadi termasuk juga Indonesia ikut menerima dampak itu.
Namun demikian, Pemerintah Indonesia terus bergerak dan merespons krisis global dengan lebih agresif memberikan subsidi akibat kenaikan harga energi dunia, 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya Rp 152,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 502,4 triliun.
