BANDA ACEH— Sejumlah massa yang mengatasnamakan DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Kota Banda Aceh melakukan unjuk rasa ke kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin (7/11/2022).
Aksi yang digelar bertepatan dengan 4 bulan kepemimpinan Pj Wali Kota Banda Aceh itu meminta agar Mendagri mencopot Bakri Siddiq dari jabatannya. Kehadiran massa disambut oleh Sekda Banda Aceh Amiruddin, Asisten 1 Setdako Bachtiar, Asisten II Jalaluddin dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Banda Aceh.
Karena Pj Wali Kota tidak menyambut massa, maka pihak pendemo mengatakan akan melakukan aksi lebih besar lagi nanti.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Bakri Siddiq sebagai Pj Kepala Daerah Terburuk di Aceh yang diterima oleh Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin.
Berikut pernyataan sikap DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh.
Setelah genap empat bulan Bakri Siddiq dimandatkan untuk memimpin, kota Banda Aceh semakin semrawut dan tak terlihat sama sekali program nyata dari pemerintah untuk kemajuan, justru yang ada hanyalah sebatas pencitraan, rapat, seremonial dan wacana khayalan serta bawa rombongan pemko ramai-ramai jalan-jalan.
Ironisnya, program-program kerakyatan dan keagamaan seakan hanya sebatas di bibir saja tanpa realisasi nyata, sementara Pj Wali Kota Bakri Siddiq hanya fokus untuk memperhatikan ASN semata.
“Kita bisa lihat sendiri, kesana kemari Pj Wali Kota hanya sebatas berfoto ria untuk pencitraan, tanpa ada realisasi bukti nyata di lapangan, bahkan sungguh aneh tapi nyata Bakri Siddiq mulai bicara seakan-akan sudah membawa anggaran jemputan dalam jumlah besar, padahal nyatanya DAK 2023 yang jadi bahan pencitraannya ternyata malah mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai Rp 70 miliar dan menurun menjadi Rp 47,9 miliar.
Belum lagi wacana khayalan yang disenandungkan di luar batas tupoksinya sebagai Pj Wali Kota. Bayangkan saja, Bakri Siddiq seakan-akan sudah mewacanakan program oto ringroad yang padahal perencanaannya sudah ada sejak masa kepemimpinan Almarhum Pak Mawardi Nurdin dan tak mungkin dilaksanakan karena kebutuhan anggarannya mencapai Rp 5 triliun, ironisnya Bakri Siddiq melempar kembali seakan-akan sebagai wacana seakan-akan menunjukkan dirinya telah bekerja,” kata Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh
Mahmud Padang.
