BANDA ACEH — Kebijakan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq memangkas anggaran program Pemerintahan dinilai bukan solusi kongkrit untuk menstabilkan keuangan pemko, jika pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat dimaksimalkan.
“Apabila program disahkan DPRK Tahun Anggaran 2021 tidak dijalankan sama saja dengan membohongi rakyat, apalagi program pembangunan yang sesuai dengan RPJM dan sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR), Asrinaldi, Senin, 8 Agustus 2022.
Menurutnya, kondisi pandemi saat ini sudah jauh membaik dari sebelumnya, sehingga menjadi peluang meningkatkan PAD. Terlebih lagi, sumber PAD Banda Aceh seperti perhotelan, dan sebagainya sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala.
“Pada dasarnya, akar persoalan yang menyebabnya kurangnya anggaran di kota Banda Aceh yakni penurunan PAD yang disebabkan oleh pandemi covid, sehingga sumber PAD tak mungkin dimaksimalkan. Saat ini kondisi sudah mulai stabil dan ini peluang untuk mengejar target PAD agar stabilitas keuangan daerah membaik,” jelasnya.
Di samping itu pihaknya juga menilai Pj Walikota perlu merealisasikan komitmen DPRK untuk memangkas program pokirnya, meminimalisir alokasi reses hingga operasionalnya.
“Pj Walikota harus membantu anggota legislatif untuk memangkas anggaran pokir dan anggaran lainnya sebagaimana diucapkan DPRK sebagai bentuk komitmennya demi stabilitas keuangan daerah. Pj Walikota harus membantu para wakil rakyat untuk mewujudkan komitmennya tersebut,” jelasnya
Pihaknya juga menilai, demi menata kembali keuangan daerah ke depannya alokasi anggaran Pokir DPRK perlu ditata agar mengacu kepada RPJM.
“Demi menjaga stabilitas keuangan daerah, Pj Walikota perlu membuat skala prioritas program pokir DPRK. Bahkan kenapa tidak, pengajuan pokir DPRK dilakukan secara online seperti yang dilaksanakan di pemerintahan provinsi. Selain itu, judul kegiatan Pokir DPRK juga harus disesuaikan dengan prioritas RPJM, jika hal ini tidak dilakukan nanti pokir DPRK jadi ajang lomba cetak baliho, lomba to’et apam, lomba balap dan kegiatan lainnya yang faedahnya tidak merakyat.