Dengan adanya arahan Pj Walikota, dewan akan lebih bisa membantu rakyatnya ketimbang dewan melaksanakan program-program yang tak bermanfaat kepada rakyat seperti sebelumnya,” tegasnya.
Selain memaksimalkan pendapatan, pihaknya menilai pemerintah perlu mengoptimalkan kinerja program pemerintah agar tetap terealiasasi sebagaimana mestinya.
“Berdasarkan hasil monitoring kita, saat ini instansi di lingkungan pemerintahan kota Banda Aceh masih banyak yang tiarap. Hal ini berdampak kepada macetnya program pemerintah sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi kepada perputaran uang di masyarakat,” jelasnya.
Kata Asrinaldi, mayoritas instansi di Banda Aceh masih menunggu ketegasan arahan Pj Wali Kota untuk dapat menjalankan program-program kerakyatan.
“Saat ini kan kondisi dinas dilema, takut bergerak, takut salah melangkah tak sesuai keinginan pimpinan, sehingga program pemerintah macet. Padahal saat ini sudah berada di pertengahan triwulan III tahun 2022, jika tidak dimaksimalkan dan diambil langkah cepat maka semua kegiatan akan menumpuk di akhir tahun dan berpotensi membuat kualitas program kerakyatan malah menurun. Di sini perlu kebijakan kongkrit dari Pj Wali Kota, minimal ketika evaluasi 100 hari kerjanya atau ketika dievaluasi Mendagri untuk waktu 3 bulan kerja sudah jelas tampak capaiannya,” tuturnya.
Namun, apa hendak dikata untuk program kerakyatan Pj Wali Kota lebih memilih menghentikan semua anggaran dan tak mengizinkan adanya SPD.
“Anggaran program-program kerakyatan seakan sengaja dikunci dengan dalih penghematan, sementara untuk yang tak ada manfaatnya terhadap rakyat justru diprioritaskan. Perlu kami ingatkan kepada Pj Wali Kota bahwa menghambat program kerakyatan adalah bentuk kezaliman, untuk itu segeralah perhatikan rakyat karena itu lebih utama ketimbang seremonial-seremonial pencitraan yang sudah hambar adanya,” tegasnya.
Di samping itu, program-program mubazir yang tak ada outputnya harus ditiadakan. Jangan sampai malah Pj Wali Kota yang menjadi pelopor non inovatif untuk kegiatan non kerakyatan. Ironisnya lagi Pj Wali Kota justru lebih berkenan menghabiskan anggaran mengirim banyak pejabat pemko jalan-jalan ikut acara Apeksi ke Padang, sungguh hal ini memilukan hati rakyat.
