Ia kembali menegaskan, program kerakyatan dan program usulan gampong/desa yang sudah lama ditunggu masyarakat. Pj Wali Kota yang datang dari ibu kota Jakarta itu harus mampu meningkatkan PAD apalagi masih punya waktu.
“Seluruh program APBK TA 2022 sudah disepakati eksekutif dan legislatif guna mencapai RPJM kota Banda Aceh. Memangkas anggaran bukan solusi kongkrit, karena itu adalah harapan rakyat yang telah ditunggu sekian lama. Tapi, semestinya hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan PAD, apalagi saat ini kondisi sudah normal beda dengan dulu saat pandemi,” jelasnya.
Dia meyakini sosok Pj Wali Kota Banda Aceh yang taat beragama dan katanya rutin shalat subuh berjamaah dan menjaga shalat berjamaah lima waktu itu tidak akan menghapus program kerakyatan dan usulan gampong hanya karena bisikan elit politik yang haus akan anggaran pokok pikiran.
“Semoga Pj Wali Kota Banda Aceh dapat menggunakan nuraninya, sebelum melakukan kebijakan fundamental, agar kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat kami sarankan untuk istikharah terlebih dahulu. Jika program kerakyatan tetap dihentikan, dipangkas atau bahkan dihapus, kami mahasiwa dan pemuda siap bersama-sama dengan rakyat turun demontrasi ke jalan. Tapi kami yakin Pj Wali Kota punya solusi untuk semua itu tanpa harus menghadapi kemarahan besar rakyat di kota Banda Aceh,” pungkas. (IA)
