BANDA ACEH — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Demokrasi Muda (Gerdam) Banda Aceh melakukan aksi demontrasi ke kantor Walikota Banda Aceh, Jum’at pagi 9 Desember 2022.
Setelah melakukan orasi, mahasiswa diterima oleh Pj Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Pemko Banda Aceh Aulia Rachmana Putra.
Peserta aksi berencana memberikan antimo kepada Pj Walikota, namun Kabag Prokopim enggan menerima hadiah mahasiswa itu.
“Setelah lima bulan Bakri Siddiq menjabat sebagai Pj Walikota, kondisi kota Banda Aceh semakin memilukan. Mulai tata kelola pemerintahan hingga program kerakyatan semua berjalan stagnan dan hanya sebatas simbolis belaka,” kata koordinator aksi, Mahmud Padang.
Pj Walikota Bakri Siddiq dinilai lebih cenderung melakukan pemasaran diri atau iklan diri untuk pencitraan seolah-olah ia akan mengikuti kontestasi pilkada, padahal hal ini sama sekali tidak disarankan bahkan dilarang oleh Menteri Dalam Negeri.
“Iklan diri ini bisa kita lihat bahwa hampir di seluruh pelosok kota terdapat foto Pj Walikota semua media cetak meski urgensinya dapat dipertanyakan. Namun, sungguh memilukan semua itu bertolak belakang dengan kondisi kota Banda Aceh yang semakin memprihatinkan,” terangnya.
Ia juga menyampaikan, sudah menjadi menjadi rahasia umum di Pemerintahan Kota Banda Aceh bahwa sosok Bakri Siddiq terkesan nepotisme. Perilaku nepotisme Pj Walikota yang menarik adik kandungnya dari kota Subulussalam untuk menemaninya memimpin kota Banda Aceh, dan mengesankan adiknya ini lebih berkuasa dari Pj Walikota sendiri.
“Ini akan merusak tatanan pemerintahan kota Banda Aceh,” tegasnya.
Setelah lima bulan Bakri Siddiq memimpin Kota Banda Aceh, mahasiswa menyampaikan lima penilaian.
Pertama, pengendalian inflasi di kota Banda Aceh tidak berjalan maksimal sesuai arahan Mendagri dan Presiden, ini terbukti dengan kenaikan angka inflasi sebesar 0,11 persen, sehingga pada bulan November 2022 di Kota Banda Aceh inflasi secara Year on Year (yoy) sebesar 6,11 persen, dan sudah di atas 5%. Sementara arahan presiden harus di bawah 5%.
