Pj Wali Kota Lhokseumawe Minta Dana Pokir Dewan Turunkan Angka Stunting
LHOKSEUMAWE — Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran meminta kolaborasi dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe untuk alokasi dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dari dalam rangka penanganan dan penurunan stunting.
Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Rembuk Stunting tingkat Kota Lhokseumawe tahun 2023, yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota, Kamis (27/4/2023).
Pj Wali Kota Lhokseumawe menyampaikan kegiatan rembuk stunting merupakan salah satu tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa dalam rangka korvegensi perencanaan stunting, dan telah menjadi agenda sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Target pemerintah secara nasional untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 yaitu mencapai 14%, terdata angka stunting saat ini di Kota Lhokseumawe mencapai 874 kasus pada Maret 2023.
Imran melanjutkan, permasalahan stunting tidak bisa disandarkan pada salah satu pihak akan tetapi seluruh unsur masyarakat berperan terhadap pencegahan stunting untuk menjadi perhatian bersama.
Nantinya pihaknya bersama Forkopimda lebih memperhatikan dan memberikan edukasi kepada orang tua, sehingga optimis kedepan perbaikan gizi akan lebih baik.
“Dari DPRK walaupun tidak hadir, mohon dilaporkan juga bahwa stunting ini penting, bila perlu pokirnya juga itu dialihkan kesana. Supaya kita bergerak bersama untuk penanganan stunting,” pungkasnya.
Imran juga meminta evaluasi stunting harus berdasarkan suatu standar sehingga didapatkan data yang valid sesuai kaidah pengukuran stunting, tahap selanjutnya merumuskan langkah dan aksi dalam penanganannya.
Kajari Lhokseumawe Lalu Syaifuddin SH MH menyayangkan ketidakhadiran OPD lainnya pada agenda tersebut.
Menurutnya peran bersama semua dinas terkait diperlukan dalam mengatasi stunting.
“Ini bentuk peran aktif saya dalam rangka mendukung pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Jangan hanya Kajari saja sebagai anggota Forkopimda sibuk dengan acara seremonial saja, aksi-aksi nyata perlu dilakukan,” ungkap Lalu Syaifuddin.
