Nifasri mengatakan, musyawarah merupakan kearifan lokal yang harus dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, persoalan di tengah masyarakat harus mampu diselesaikan dengan perundingan antar tokoh masyarakat, tokoh agama dan FKUB.
“Kita ikuti saja aturan yang sudah ada dalam kitab suci maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Nifasri.
Jika muncul riak-riak, kata Nifasri, tokoh masyarakat maupun tokoh agama harus berperan aktif memberikan solusi agar persoalan tidak meluas.
“Tokoh agama kalau ada isu mengarah ke konflik harus meminta umat agar tidak muncul konflik. Ikuti saja aturan yang sudah ada di dalam kitab suci maupun UU,” pintanya.
Selain itu, ia menekankan, FKUB harus menjadi wadah penyelesaian isu keagamaan dan pemerintah daerah menjadi fasilitatornya.
“FKUB harus lebih berperan supaya bisa menyelesaikan konflik internal atau antar agama,” katanya.
Untuk mencegah munculnya riak-riak dan gesekan di masyarakat, kata Nifasri, masyarakat harus mengedepankan moderasi beragama serta menghormati penganut agama lainnya.
“Moderasi beragama artinya cara pandang kita dalam beragama secara moderat, tidak ekstrim, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri,” katanya.
Sementara Pimpinan Ponpes Babussalam, Abi Hasan menyampaikan, kerukunan umat beragama terjalin dengan baik di Aceh Singkil.
“Di sini kerukunannya berjalan dengan baik. Namun terkadang ada miskomunikasi,” katanya. (IA)
