“Misalnya Dinas Syariat Islam, seharusnya punya planning, masih banyak mesjid yang belum disemprot cairan pembasmi virus, meunasah-meunasah, dan fasilititas lainnya yang ada kaitannya dengan dinas tersebut agar dibantu,” ungkapnya.
Dayah-dayah yang ada di Aceh, seharusnya dibantu oleh dinas terkait untuk proses penyemprotan dan bahkan bisa ditangani secara bersama untuk bantuan masker, dan pemenuhan kelengkapan alat kesehatan di pos kesehatan yang ada dalam pesantren.
Begitu juga dengan dinas yang lain, Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan sejumlah pos mudik dengan menyiapkan alat rapit test, serta memperketat perbatasan.
“Distanbun Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Kehutanan, Dins ESDM Aceh, apa kontribusi SKPA itu untuk penanganan Covid-19 yang sifatnya inisiatif dinas itu sendiri. Soal pemotongan anggaran penanganan Covid-19 itu bukan inisiatif kepala dinas, itu perintah undang-undang. Saya rasa tidak ada, pada kelihatan loyo semua,” sebut Sulaiman.
Dan masih banyak SKPA yang perlu melibatkan diri dalam bekerja untuk masyarakat tidak hanya berdiam diri, meski para kepala SKPA tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun gaji para pejabat juga bersumber dari uang rakyat.
“Plt Gubernur Aceh melantik para kepala SKPA ini agar menjadi mitra dalam situasi apapun untuk melayani rakyat, kenyataannya selama ini hanya beberapa dinas saja yang terlihat aktif dalam bekerja khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Sementara masih banyak SKPA hari ini yang terkesan mati suri,” timpal mantan Ketua DPR Kabupaten Aceh Besar ini.
Maka, ia mendesak Plt. Gubernur Aceh agar para kepala SKPA yang tidak aktif serta terkesan seperti kekurangan vitamin alias lemot dalam bekerja, segera dirumahkan.
“Masih banyak di belakang mereka yang siap menduduki jabatan kepala dinas dan mampu membantu masyarakat dan punya inisiatif yang banyak, Lalo peutimang pangkat kepala dinas lawetnyoe, rakyat hana soe pakoe,” pungkasnya. [*]
