“Anggota dewan di Banda Aceh tahu, Pak Aminullah itu orangnya murah hati. Jadi, di tengah pandemi pun mereka berupaya mengemis ke wali kota agar tidak ada pemotongan alokasi anggaran pokir, alasannya macam-macamlah, termasuk bayar hutang Pileg 2019. Karena wali kota terkenal orang yang lembut hati sehingga tidak ingin para wakil rakyat kesulitan, maka dibiarkanlah kegiatan pokir tersebut dimasukkan dewan tanpa dipangkas,” jelasnya.
Program Kerakyatan Pemko Harus Tetap Dilanjutkan
Selain itu, Hasbar menegaskan, program-program kerakyatan yang selama ini mampu membawa Banda Aceh meraih IPM kedua terbaik nasional, program rumah duafa hingga program kerakyatan lainnya harus tetap dijalankan.
“Selama ini jelas-jelas kita lihat, wali kota melakukan lobi sana sini agar program kerakyatan dapat berjalan. Misalkan program rumah duafa dari CSR Bank Aceh Syariah, Baitul Mal, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy dan sebagainya. Seharusnya program kerakyatan seperti ini bisa dioptimalkan lagi jika dana pokir DPRK direalokasikan,” tegasnya.
Kata Hasbar, kita juga monitor selama ini agar proyek-proyek besar dapat hadir ke Banda Aceh, wali kota harus jemput keluar.
“Bayangkan saja, jika alokasi dana pokir ini dapat dipangkas dan dimanfaatkan lebih banyak untuk program kerakyatan, tentunya itu lebih baik ketimbang DPRK sibuk tempel wajah di sana sini melalui baliho,” katanya.
Hasbar mengajak semua pihak untuk bersama-sama dukung Pemko Banda Aceh lanjutkan program-program pro rakyat.
“Pak wali harus terus lanjutkan program-program pro rakyat, rakyat pasti mendukung hal tersebut. Dan rakyat juga meminta agar pokir DPRK yang tak bermanfaat dapat dihentikan serta dievaluasi kembali untuk tahun anggaran 2022,” tegasnya. (IA)
