BANDA ACEH — Polda Aceh melalui Biro Operasi menggelar pelatihan sistem pengamanan wilayah hukum Polda Aceh selama 2 hari pada Rabu (2/11/2022) hingga Kamis (3/11/2022).
Pelatihan yang digelar di Gedung Presisi, Mapolda Aceh itu langsung dibuka Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar.
Saat pembukaan pelatihan itu, Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Syamsul Bahri dan Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja serta dihadiri PJU Polda Aceh.
”Tujuan digelarnya pelatihan itu adalah dalam rangka menghadapi konflik sosial pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” sebut Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy.
Pelatihan selama 2 hari itu diisi dengan materi perkiraan intelijen menghadapi Pemilu 2024, sistem pengamanan wilayah Polda Aceh, pedoman pengendalian massa, rayonisasi Brimob, lintas ganti Dalmas dengan PHH Brimob, simulasi gladi posko dan tactical floor game (TFG) dan kegiatan Drill lapangan.
Peserta pelatihan itu di antaranya ada Personel Bagops, Intelkam, Samapta dan sejumlah fungsi lainnya jajaran Polda Aceh.
Pada hari kedua, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Syamsul Bahri turut memantau langsung pelaksanaan drill lapangan yang merupakan rangkaian kegiatan pelatihan sistem pengamanan wilayah hukum Polda Aceh.
“Hari Kamis (3/11/22) digelar drill lapangan menyambung rangkaian kegiatan pelatihan sistem pengamanan wilayah dari kemarin yang pembukaannya langsung dilakukan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar di Gedung Presisi Mapolda Aceh,” sebut Kabid Humas Polda Aceh.
Drill lapangan ini merupakan kegiatan akhir dari rangkaian kegiatan pelatihan sekaligus mempraktekkan teori-teori yang disampaikan oleh narasumber saat berlangsungnya pelatihan di Gedung Presisi, Mapolda Aceh.
Hari ini, semua teori yang telah diberikan langsung dipraktekkan melalui simulasi-simulasi dalam drill lapangan itu.
Saat meyaksikan kegiatan drill lapangan itu, Wakapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja serta sejumlah PJU Polda Aceh.
“Tujuan digelarnya pelatihan itu adalah dalam rangka menghadapi konflik sosial pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” jelas Kabid Humas.