Polisi dan Jaksa Diminta Jerat Pesulap Hijau di Pidie dengan UU TPKS, Bukan Qanun Jinayat

BANDA ACEH — YLBHI-LBH Banda Aceh mendesak Polres Pidie dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie untuk menerapkn Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan, dalam kasus pelecehan seksual oleh dukun “Pesulap Hijau” di Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

“Kami jugacmeminta PolresvPidie dan Kejari Pidie untuk tidak menggiring kasus ini ke jarimah Zina, Qadzaf atau pengakuan Zina, sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang akan berujung pada kriminalisasi korban,” kata Kepala Operasional YLBHI LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat, Selasa (11/10).

Hukum Mati di Tangan Hakim: Ketika Meja Hijau Berubah Jadi Meja Transaksi

Dalam waktu dekat, YLBHI LBH Banda Aceh akan mengajukan laporan terkait dengan kasus ini kepada Komnas Perlindungan Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

YLBHI-LBH Banda Aceh juga mengimbau kepada orang-orang yang menjadi korban “Pesulap Hijau” untuk berani membuat laporan. YLBHI-LBH Banda Aceh bersedia mendampingi seluruh orang yang menjadi korban kekerasan seksual “Pesulap Hijau” dan akan merahasiakan identitasnya.

LBH Banda Aceh mendesak kepolisian segera mengamankan pesulap hijau atau dukun cabul berinisial BT (48) di Kabupaten Pidie, Aceh. BT diduga telah melakukan pemerkosaan dengan modus pengobatan.

Lapas Calang Geledah Kamar Hunian, Sejumlah Barang Terlarang Ditemukan

Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat menjelaskan, peristiwa yang menimpa korban belum diakomodir dalam qanun jinayat. Untuk mengisi kekosongan itu, mereka meminta penegak hukum menggunakan UU TPKS yang sudah berlaku secara nasional.

Sebab dalam kasus ini semua saksi yang telah diperiksa mengaku menjadi korban kekerasan seksual atau percobaan kekerasan seksual yang dilakukan pesulap hijau.

Qanun Jinayat merupakan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah yang derajatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UU TPKS.

Bupati Abdya Cabut Rekomendasi IUP PT Laguna Jaya Tambang

Qanun jinayat tidak mengenal terminologi kekerasan seksual, yang dikenal adalah jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Sedangkan dalam UU TPKS, pemerkosaan dan pelecehan seksual merupakan dua dari banyak bentuk TPKS.