“Kasus pagar laut di Tangerang itu adalah cerminan nyata dari lemahnya kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono. Ia bukan hanya gagal merespons konflik, tetapi justru membiarkan praktik-praktik kapitalistik yang mengorbankan nelayan kecil,” ungkapnya.
Uchok Sky Khadafi menyarankan Presiden Prabowo untuk tidak membiarkan pembiaran ini berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa jika Presiden ingin mewujudkan visi maritim yang inklusif dan berkeadilan, maka Sakti Wahyu Trenggono harus dievaluasi secara serius, bahkan jika perlu dicopot dari jabatannya.
“Pak Prabowo harus menunjukkan ketegasan. Ini bukan soal loyalitas Politik, tapi soal nyawa kebijakan publik. Menteri seperti Trenggono tidak relevan dalam pemerintahan yang berpihak pada wong cilik,” kata Uchok.
Menurutnya keberadaan menteri yang tidak responsif terhadap konflik nelayan, lanjutnya, justru akan menjadi beban politik bagi Presiden. Publik akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, ada laut yang bisa dipagar, dan nelayan yang dibiarkan kehilangan hidupnya.
“Ini bukan hanya soal sakti atau tidaknya Trenggono. Tapi tentang bagaimana negara hadir atau tidak untuk rakyatnya. Pagar laut itu pagar simbolik dari keangkuhan kekuasaan atas penderitaan rakyat kecil,” tuturnya.
Kasus ini menjadi batu ujian penting bagi arah kebijakan maritim Prabowo. Jika pemerintah gagal menyikapi dengan bijak, bukan tak mungkin konflik sosial yang lebih luas akan terjadi di wilayah pesisir lainnya.
“Apalagi, pola-pola eksklusi ruang laut untuk kepentingan tertentu mulai menjamur di berbagai daerah. Nelayan bukan hanya butuh ikan, tapi juga keadilan. Dan keadilan hanya hadir bila negara benar-benar membuka mata dan telinga terhadap jeritan dari tepian negeri,” pungkasnya.
