Infoaceh.net – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa demokrasi dalam bernegara memang penting tapi bukan segalanya. Dia menegaskan, bernegara itu harus bisa menghadirkan kesejahteraan dan mengisi perut rakyat setiap harinya.“Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya,” kata Prabowo di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).
Prabowo mengaku tak ragu untuk mengambil alih semua aset swasta di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalaupun ini dilakukan, bukan lah pelanggaran demokrasi atau HAM tapi menjalankan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diyakini Prabowo untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia kembali menggarisbawahi, bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan.
“Kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara,” ujarnya.
Prabowo kemudian mengulas sedikit soal Pasal 33 UUD 1945. Dia bilang pasal ini menjadi pelaksanaan konkret dari semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Dan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tuturnya.
Kemudian, kata dia, pasal 33 ayat 1 disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk itu, Prabowo meyakini seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga meskipun hal tersebut bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, misalnya neoliberal.
