Menurut dia, selain aspek hukum, pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanan kepada pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Penanganan terhadap premanisme ini tidak boleh setengah hati. Ini adalah bentuk ancaman serius terhadap keharmonisan sosial dan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Syamsul.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk ormas, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
