PT PEMA Dituding Curang dalam Tender Sulfur Granule
BANDA ACEH — PT Poly Arrad Pusaka (PAP) berencana melaporkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) ke aparat penegak hukum karena dianggap tidak fair dan terindikasi mengangkangi aturan dalam memutuskan pemenang pengadaan Sulfur Granule pada 24 Januari 2023.
Direktur PT PAP Ir T Tresneidy sudah melayangkan surat keberatan atau sanggahan ke panitia tender PT PEMA yang menetapkan PT Berkah Usaha Kerinci (PT BUK) sebagai pemenang penawaran Sulfur Granule, meski tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
Akan tetapi, PT PEMA mengabaikan sanggahan itu dengan alasan proses penetapan pemenang sudah sesuai kesepakan para peserta saat pembukaan penawaran.
Anwar Aziz SE.Ak, selaku Tim Sanggah PT Poly Arrad Pusaka mengatakan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke meja hukum untuk mendapatkan keadilan atas tindakan sewenang-wenang dilakukan panitia penawaran Sulfur Granule PT PEMA.
“Kami akan bawa kasus ini ke pengadilan, Ini hal yang sangat menyimpang dan kesalahan fatal panitia. Kala jaminan yang telah diwajibkan dan ditetapkan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat, namun demi memenangkan kontestasi perusahaan yang diinginkan, panitia mengabaikan aturan yang di persyarakat dalam dokumen tender dengan segala cara,” kata Anwar Aziz, Jum’at (10/2/2023).
Sebelumnya, ada tiga peserta calon pemenang yang hadir saat pembukaan dokumen penawaran Sulfur Granule di ruang rapat PT PEMA, pada 24 Januari 2023. Ketiganya adalah PT PAP, PT Corro shield Indonesia (SCI) dan PT BUK.
Kemudian PT PEMA memutuskan PT BUK sebagai pemenang dan memberi waktu kepada kedua perusahaan saingannya untuk mengajukan sanggahan jika keberatan.
Dalam surat sanggahan PT PAP bernomor 012 PEMA/PAP/1/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan ke PT PEMA, kata Anwar, PT PAP menyatakan bahwa jaminan penawaran atau bid bond yang diberikan PT BUK tidak sesuai aturan dalam dokumen penawaran di mana harus menggunakan Dollar Amerika Serikat (USD). Sedangkan PT BUK menggunakan mata uang Rupiah.
“BUK kekurangan bid bond aturan dalam bentuk dolar dibuat dalam bentuk rupiah,” kata Anwar.
