Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ekspresi publik ketimbang ancaman politik. “Ini seharusnya dilihat sebagai ekspresi kritik dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi,” ujarnya.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warganya mengikuti tren tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Dalam pandangan saya, bentuk ekspresi semacam ini adalah fenomena alami dalam demokrasi,” kata Bima, mencoba meredam ketegangan.
Menteri dari PDIP lainnya, Budi Gunawan, tetap mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi mesti dijalankan tanpa merendahkan martabat bangsa.
Ketegangan ini juga memancing perhatian media luar negeri yang mengangkat tajuk-tajuk seperti ‘Indonesia Panics Over One Piece Flags’ dan ‘Pirate Flag Seen as Threat to National Unity’.
Reaksi Berlebihan Pemerintah jadi Sorotan
Sebagian menyoroti reaksi berlebihan pemerintah Indonesia dalam menanggapi simbol budaya pop yang tak lain berasal dari karya fiksi Jepang.
Kritik dari lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch pun kembali muncul, mengingatkan pada laporan tahun 2023 yang menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.
Tren One Piece ini mungkin hanya sekadar fenomena pop culture bagi sebagian orang, namun reaksi pemerintah mengungkap kegamangan yang lebih dalam soal bagaimana negara menghadapi kritik dalam balutan budaya populer, sebuah refleksi atas dinamika demokrasi Indonesia hari ini.
Dalam serial anime One Piece yang dicintai banyak kalangan di seluruh dunia, para bajak laut mengibarkan bendera mereka untuk melambangkan kebebasan dan memberontak terhadap ‘Pemerintah Dunia’ yang otoriter.
Kebangkitan protagonis One Piece, Monkey D. Luffy, karakter utama dari serial tersebut, menjadi Kaisar Laut dan perjalanannya untuk dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut ditandai dengan keberaniannya melawan Marinir bersama krunya yang compang-camping.
