Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani
Banda Aceh — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta kepada Pemerintah Aceh agar pemeriksaan untuk mendeteksi Covid-19 sebaiknya dilakukan langsung melalui uji swab cairan tenggorokan dan hidung dengan menggunakan sistem Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), bukan rapid test yang selama ini akurasinya diragukan hasilnya.
“Kami berharap pemeriksaan Covid-19 massal lebih baik hanya dilakukan dengan metode uji swab PCR di laboratorium, karena selama ini hasil rapid test selalu tidak pasti dan akurasinya diragukan. Bahkan banyak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat akibat hasil rapid test yang seringkali tidak sinkron dengan hasil swab,” ujar Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, Rabu (3/6).
Menurutnya, pemeriksaan dwngan rapid test hanya akan membuat pengeluaran anggaran membengkak, karena nantinya harus diuji kembali menggunakan metode swab.
Ini penting untuk efisiensi anggaran. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan ke tempat lain untuk kepentingan masyarakat luas.
Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini mendukung penuh rencana Pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan Covid-19 secara massal dan gratis untuk melihat peta penyebaran virus Corona di Tanah Rencong.
“Kami mengapresiasi langkah Plt. Gubernur Aceh yang akan menggratiskan pemeriksaan Covid-19 secara massal di Aceh, baik berupa rapid test maupun RT-PCR,” kata
Falevi menilai kebijakan itu menunjukkan Plt. Gubernur Aceh mulai terbuka terhadap kritik dan mau mendengar setiap masukan dari berbagai pihak.
“Karena memang sangat tidak masuk akal, di tengah kondisi seperti ini, masyarakat harus membayar setiap melakukan pemeriksaan Covid-19. Bayangkan saja, untuk pemeriksaan rapid test biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 650.000 dan RT-PCR sebesar Rp1,5 juta, dan konsultasi dokter spesialis Rp850.000,” ungkapnya.
Falevi Kirani menyebutkan, besaran biaya untuk pemeriksaan Covid-19 tidak masuk akal dan tak memihak rakyat yang ekonominya merosot akibat pandemi virus Corona ini.
