“Itu biaya yang tidak sedikit, di tengah kondisi ekonomi Aceh seperti ini, dan bisa dipastikan, hanya golongan-golongan tertentu yang akan mampu melakukan pemeriksaan Covid-19,” terang Falevi.
Itulah sebabnya, tes Covid-19 secara gratis dinilai langkah tepat. Pemeriksaan massal itu juga nantinya akan memberi gambaran tentang kondisi Aceh sebenarnya terkait Covid-19, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terbaik untuk penanganan wabah tersebut.
“Kami dari Komisi V DPRA siap mendukung penuh langkah Pemerintah Aceh selama kebijakan itu memihak dan berguna untuk kepentingan rakyat Aceh. Akan tetapi, apabila kebijakan Plt. Gubernur tidak memihak kepentingan rakyat, maka kami dari Komisi V akan berdiri di garda terdepan untuk melawannya,” tegas Falevi.
Karenanya, Komisi V DPRA meminta Pemerintah Aceh tidak ragu-ragu mengalokasikan anggaran baik dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun sumber refocusing APBA 2020 untuk membiayai kegiatan pemeriksaan swab PCR secara massal. Demi keselamatan rakyat, tak ada alasan untuk tak segera melaksanakan kebijakan tersebut.
“Apalagi anggaran refocusing kita cukup besar dan belum digunakan sama sekali. Jangan sampai rakyat Aceh bernasib seperti ‘ayam yang mati di lumbung padi’. Jika itu terjadi, maka rakyat tidak akan pernah memaafkan Plt. Gubernur dan jajaran Pemerintah Aceh,” pungkas Falevi Kirani. (IA)
