“Jangan sampai pulau-pulau ini hanya sekadar tercatat dalam administrasi, sementara hasilnya dibawa ke luar Aceh. Kedaulatan harus bermakna bagi kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Mujiburrahman juga mendorong perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam riset, pemetaan potensi wilayah, serta pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan tersebut.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara pemerintah pusat, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dengan didukung data historis dari Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan tersebut merupakan hasil kajian panjang yang mengedepankan fakta sejarah dan keutuhan wilayah negara.
“Ini bukan sekadar penyelesaian administratif, tetapi pernyataan tegas bahwa negara hadir dan berpihak pada kebenaran,” pungkas Mujiburrahman.
Ia berharap, keputusan Presiden Prabowo ini menjadi pijakan baru bagi pembangunan kawasan pesisir Aceh dan mempererat hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat.
