INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Dr Ir Marwan mengungkapkan, masalah Aceh hari ini daya tawar yang rendah di mata pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, hal ini menjadi salah satu PR Aceh sekaligus tantangan yang sedang dihadapi oleh pemimpin ke depan.
“Tantangan adalah daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat yang relatif masih kurang,” ujar Prof Marwan pada diskusi ilmiah dengan tema: “Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK”.
Kegiatan yang dilaksanakan FISIP ini berlangsung di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis, 13 Juni 2024.
Dijelaskannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sedang direvisi pun, kini belum ada kemajuan yang signifikan.
“Kita sudah memberikan masukan, namun belum ada tindak lanjut lebih jauh. Maka Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, agar implementasi UUPA lebih optimal ke depan,” terang Rektor USK.
Ia mengatakan, harapan masyarakat paling tidak sudah dituangkan dalam MoU Helsinki yang diteken RI dan GAM tahun 2005 di Finlandia.
Dua di antaranya, mempertahankan perdamaian di Aceh, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Rektor USK Prof Dr Ir Marwan dalam menerangkan, forum diskusi ilmiah soal Kriteria Figur Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 menjadi mimbar akademik bagi civitas akademika USK, yang tetap mengedepankan integritas, etika. Dengan demikian civitas bebas dari kepentingan praktis.
“Kita tidak bicara siapa orangnya, namun figur gubernur Aceh ke depannya, mudah-mudahan bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” kata Prof Marwan.
Ketua Panitia Dr Cut Maya Aprita Sari menyampaikan, Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi, masyarakat dihadapkan dengan dinamika dan dilema.
Karena itu, USK ingin diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi terkait kriteria figur gubernur Aceh yang berkualitas.
“Aceh butuh figur gubernur yang mempunyai integritas, kapabilitas dan paham isu sosial politik ekonomi. Berdasarkan itu, USK memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” sebut Cut Maya.
