Infoaceh.net – Pengamat Politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan terbaru pengacara Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik, dapat menimbulkan kekacauan.
Selain itu, dikhawatirkan jika ijazah Jokowi diperlihatkan kepada publik, akan ada banyak pihak yang dituduh dengan hal serupa.
“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Jokowi Dinilai Panik, Padahal Publik Hanya Ingin Kejujurannya
Mengenai pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menyebut bisa timbul chaos jika ijazah asli ditunjukkan, Rocky Gerung menilai itu adalah bentuk kepanikan pihak mantan Wali Kota Solo itu.
Rocky Gerung menegaskan publik hanya ingin kejujuran Jokowi, bukan karena terobsesi dengan ijazah ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Hal ini dia sampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/6/2025).
“Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos,” kata Rocky Gerung.
“Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi?” tambahnya.
“Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh,” ujar Rocky.
Ijazah Dipertanyakan karena Ada Pandangan Jokowi Berulang Kali Bohong
Akademisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959, tersebut menjabarkan bahwa munculnya keraguan terhadap ijazah Jokowi lantaran adanya persepsi publik bahwa Presiden RI ke-7 itu telah berulang kali berbohong.
Adapun dugaan kebohongan Jokowi yang dimaksud Rocky Gerung meliputi pernyataan soal uang milik warga Indonesia senilai Rp11.000 triliun di luar negeri (2016), janji ekonomi tumbuh 8 persen secara tahunan, lalu janji 10 juta lapangan kerja (2018), hingga keberadaan mobil Esemka yang hingga kini tidak terbukti.
