Infoaceh.net – Kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Rabu (18/6/2025), disambut dengan aksi unjuk rasa mahasiswa anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar.
Mereka membentangkan spanduk-spanduk yang berisi berbagai tuntutan dan catatan kritis terhadap kepemimpinan dan janji Politik yang pernah disampaikan oleh Wapres.
Dalam aksi tersebut, empat spanduk ditampilkan dengan pesan yang mencolok. Salah satunya bertuliskan, “Omon-omon 19 juta lapangan kerja?”, yang merujuk pada janji Gibran saat berkampanye di Pilpres 2024.
Selain itu, salah satu spanduk yang menarik perhatian berbunyi, “Dinasti tiada henti”. Ini mengungkapkan keprihatinan atas maraknya praktik politik dinasti di Indonesia.
Diduga tiga mahasiswa yang tergabung dalam PMII PC Blitar diamankan oleh petugas Paspampres saat berusaha membentangkan spanduk untuk menyampaikan aspirasi kepada Gibran.
Insiden tersebut terjadi saat Wapres Gibran makan siang di salah satu rumah makan di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.
Sekretaris PMII Blitar, Imam Taufiq mengatakan, salah satu dari tiga mahasiswa yang ditangkap adalah Ketua PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf.
“Mereka berencana untuk membentangkan poster, tetapi belum sempat melakukannya sudah ditangkap oleh petugas,” kata Imam Taufiq.
Taufiq menandaskan, hingga saat ini, ketiga anggota PMII yang ditangkap belum diketahui keberadaannya.
“Saya belum tahu kabar mereka setelah ditangkap. Saya berhasil lolos karena bersembunyi. Dan saya menyaksikan langsung kejadian itu,” tegas Taufiq.
Sebuah video yang diduga merekam momen penangkapan tersebut telah menyebar luas di media sosial. Dalam video itu, terlihat petugas yang diduga Paspampres berusaha merebut poster yang dibawa oleh ketiga mahasiswa.
Insiden ini menuai perhatian publik dan memicu diskusi di kalangan mahasiswa serta masyarakat luas mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis. PMII Blitar turut mengecam tindakan tersebut.
Sebelumnya, Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf dalam rilisnya menyebutkan, bahwa politik dinasti berpotensi menimbulkan korupsi.
