BANDA ACEH — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Senin (6/9) menggelar pertemuan dengan Satpol PP-WH untuk meminta penjelasan terkait bebas dan dipulangkannya 7 wanita muda yang terjaring operasi razia di sebuah kafe di kawasan Ulee Lheue dan diduga mengonsumsi minuman keras (miras) beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Musriadi, dihadiri wakil ketua komisi Irwansyah, sekretaris komisi M Arifin serta anggota komisi Tuwanku Muhammad, Syarifah Munirah, Iskandar Mahmud dan Husaini.
Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh Tuwanku Muhammad mengatakan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Satpol PP-WH, ketujuh perempuan tersebut belakangan diketahui tidak mengonsumsi miras. Selain itu juga tidak ada saksi yang melihat dan tidak ada informasi lengkap sehingga tidak mencukupi syarat untuk ditahan sehingga mereka dipulangkan.
“Terkait penyegelan toko atau kafe tersebut segala proses administrasinya perlu ditandatangani oleh Wali Kota Banda Aceh,” kata Tumad, sapaan Tuwanku Muhammad.
Tumad mengatakan, saat ini Banda Aceh kembali marak dengan peredaran miras dan terlihat dari dua operasi yang dilakukan Satpol PP-WH Banda Aceh ditemukan adanya miras.
“Ini harus ada terobosan dari pemerintah terkait pemberantasan miras di Kota Banda Aceh,” ujar politisi PKS itu.
Selain persoalan miras, dalam pertemuan tersebut kata Tumad juga membahas terkait fenomena jasa open booking atau open BO, yakni kumpul-kumpul pemuda dan pemudi dalam satu mobil untuk tujuan negatif.
Terkait hal ini segala stakeholder di Banda Aceh, termasuk Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) perlu duduk bersama membahas pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Apalagi para pelaku pelanggar syariat ini berasal dari kalangan mahasiswa-mahasiswi.
Pihaknya juga akan mendorong rektorat kampus baik PTN maupun PTS untuk diberi tanggungjawab bersama terhadap mahasiswa dan mahasiswi agar sadar tentang upaya penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
“Tugas dan tanggungjawab semua ini bukan hanya menjadi tugas Satpol PP-WH Banda Aceh, tapi kita juga mendorong Satpol PP-WH Aceh untuk menjaga ibu kota Aceh dari kasus-kasus pelanggaran syariat Islam. Mengingat Satpol PP-WH Aceh memiliki personel yang cukup mereka juga harus terlibat aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat di kota Banda Aceh,” pungkas Tumad. (IA)
