Berkenaan temuan banyaknya para peserta yang mengikuti seleksi ternyata peserta yang tidak aktif bekerja di instansi Pemerintah.
Bahkan, ada yang tidak pernah terlihat bekerja, sehingga kita temukan ada yang mengunggah dokumen surat aktif tidak sesuai format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dalam hal ini, kami juga menanyakan adanya Kadis yang mengeluarkan surat aktif. Padahal, pegawai honorer tersebut sudah tidak aktif lagi bekerja. Atas hal itu, tentu yang aktif bekerja dan mengabdi belasan tahun merasa terzalimi haknya.
Dalam hal ini, kami juga meminta pihak BKPSDM untuk membuka data THK II siapa saja orangnya, dan meminta memprioritaskan yang sudah lama mengabdi dan berharap diperjuangkan semuanya mendapat kuota untuk menjadi PPPK,” ucap Edi.
BKPSDM Subulussalam melalui Kabid Perencanaan dan Pengembangan SDM Ria Hesty Wisesa menyampaikan, akan memproses pengaduan ini.
“Terima kasih kepada rekan- rekan telah menyampaikan hal ini, karena kami tidak mengetahui secara teknis, yang mengetahui dinas-dinas terkait,” ungkapnya.
Ria Hesty Wisesa menambahkan, semua tentu ingin perekrutan PPPK yang bersih dan tidak ada terzalimi, jika ada yang tidak sesuai aturan bisa digugurkan, langsung dieksekusi ada prosesnya dan pemanggilan nantinya.
