Per 1 November 2024, MPP Aceh Besar juga telah menghadirkan Aplikasi MPP Digital sebagai platform utama untuk mengelola dan memproses permohonan izin praktik bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Karena, aplikasi MPP Digital ini semakin mempermudah bagi tenaga kesehatan dalam hal mengurus administrasi dan memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP).
“Aplikasi ini menawarkan kemudahan bagi para profesional kesehatan untuk mengajukan permohonan surat izin praktik, memungkinkan mereka untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan secara elektronik, dimana aplikasi MPP Digital akan melakukan penarikan data dari sistem kemenkes yakni SISDMK, SKP dan Satu Sehat,” tuturnya.
Sukamaniar mengungkapkan, demi mempermudah proses perizinan kepada masyarakat, DPMPTSP Aceh Besar meluncurkan inovasi layanan perizinan keliling untuk pelaku usaha hingga ke pelosok Pulo Aceh.
“Pelayanan keliling tersebut sebuah langkah inovasi, agar pelaku usaha dapat dibantu pengurusan izin usaha langsung di tempat domisilinya, termasuk ke Kecamatan Pulo Aceh,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tujuan utama layanan keliling ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah dan kecamatan terpencil.
“Karena kita memahami tidak semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses kantor pelayanan di pusat kota, maupun di Lambaro. Sehingga dengan layanan keliling ini lebih mudah mereka dapat mengurus perizinan, apalagi seperti warga Kecamatan Pulo Aceh, Lhoong, Lembah Seulawah, Seulimeum dan Mesjid Raya,” imbuhnya.
Selain itu, MPP di bawah Koordinator DPMPTSP juga telah bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menyediakan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) kepada masyarakat Aceh Besar.
“Karena, kami memahami betapa pentingnya arsip keluarga. Jadi, melalui LARASKA, kami ingin membantu masyarakat untuk menjaga dokumen berharga ini agar tetap terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, selama tahun 2024, pihak MPP Aceh Besar telah menerima beberapa kunjungan studi banding dari berbagai instansi baik itu dari pemerintah daerah maupun dari kalangan perusahaan.
