Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Sikap Ketua DPRA Tolak Fasilitasi Kemendagri Perpanjang Polemik APBA 2024

Surat undangan Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk menghadiri rapat fasilitasi keterlambatan APBA 2024 yang ditolak oleh Ketua DPRA

BANDA ACEH — Lembaga Pemuda Aceh Reformasi (PAR) menyayangkan sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menolak menghadiri undangan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Panjaitan, Senin (4/3/2024) dalam rangka fasilitasi keterlambatan penetapan APBA tahun 2024.

Ketua Pemuda Aceh Reformasi (PAR) Muhammad Farras mengatakan sikap tersebut akan memperpanjang polemik pembahasan APBA tahun 2024.

Farras berharap seluruh elit politik lebih mementingkan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi.

“Pembahasan APBA sudah terlambat, sudah melewati batas waktu yang ada, seharusnya semua pihak baik eksekutif maupun legislatif tidak mengedepankan ego masing-masing tetapi duduk bersama membahas kepentingan rakyat,” ujar Farras, dalam keterangannya, Senin (4/3)

Ia menambahkan, semakin lama APBA disahkan semakin besar dampak negatif bagi masyarakat, karena APBA merupakan urat nadi ekonomi di Aceh.

“Jika APBA tidak disahkan segera, rakyat Aceh akan merasakan dampaknya, roda ekonomi tidak berputar,” jelas Farras.

Sebagaimana diketahui Kemendagri mengundang Pemerintah Aceh dalam rangka fasilitasi keterlambatan penetapan APBA tahun 2024 pada Senin, 4 Maret 2024 di Jakarta.

Undangan tersebut merupakan permintaan Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan tujuan agar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bisa memfasilitasi penetapan APBA Tahun 2024.

Adapun rencana pertemuan itu dilakukan di Gedung H, Lantai 8, Kompleks Kemendagri.

Ketua DPRA Zulfadli dalam surat balasannya menyatakan tak bisa menghadiri rapat yang sangat penting bagi Rakyat itu. Menurutnya, persoalan APBA dapat diselesaikan secara Internal Pemerintah Aceh.

Selain itu Zulfadli meminta Pj Gubernur Aceh menunjukkan komitmen berkomunikasi yang baik dengan DPRA, dan dengan tidak memberi pernyataan melalui media masa yang dapat menimbulkan polemik terhadap penetapan APBA yang sampai dengan saat ini belum diklarifikasi pada DPRA melalui Pimpinan DPRA.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum dapat menghadiri pertemuan dimaksud dan memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Dirjen untuk memerintahkan kepada Saudara Pj Gubernur Aceh (tanpa diwakili) agar melakukan komunikasi yang arif dan bijaksana kepada Pimpinan DPRA pada kesempatan pertama,” tulis Zulfadli. (IA)

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Babe Aldo Ejek Pasukan PWI-LS Pengikut Imad, Berniat Ratakan Pengajian tapi Keok Dilawan Jemaah
Ceramah Habib Rizieq di Pemalang Berujung Ricuh, Kuasa Hukum: NEO PKI Biangnya!
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir
Presiden RI Prabowo Subianto
US pension funds pour into crypto market
Gus Muhaimin saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu malam, 23 Juli 2025.
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan terobosan kreatif dengan mengolah ampas kopi menjadi sabun cuci piring. Kegiatan ini berlangsung di GOR Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Seorang ibu muda berinisial FT (28) memenggal kepala suaminya, DI, dalam sebuah insiden berdarah yang dipicu oleh konflik rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.
Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, justru dibongkar total.
Bentrok saat Ceramah Rizieq Shihab di Pemalang Tak Bisa Dibendung meski Dijaga 600 Lebih Polisi
KPK Panggil Bos Indomarco di Kasus Korupsi Bansos Era Jokowi
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat pengabdian dan kesadaran sejarah kepada para perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik. 
Penyidik Polda Metro Jaya menyita dua dokumen ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu.
Hamas mengecam negara-negara Arab dan Islam yang ‘diam’ atas krisis kelaparan
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil mengungkap aktivitas tambang batubara ilegal di kawasan strategis nasional, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. 
Thailand Kerahkan Jet Tempur ke Kamboja, Situasi Kian Memanas
Satria Artak Kumbara
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penggunaan ijazah palsu
Tutup
Enable Notifications OK No thanks