Soal Utang Pemko Banda Aceh, Amiruddin Minta Jangan Saling Menyalahkan
“Insya Allah dengan Pj Wali Kota baru ini kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan keuangan Pemko Banda Aceh ini,” kata Farid.
Menurut Farid, masalah di Kota Banda Aceh harus diselesaikan secara kolektif oleh jajaran birokrasi pemerintah kota, harus ada kesatuan gerak jika diibaratkan satu tubuh. Selain itu juga diperlukan langkah-langkah terintegrasi yang melibatkan semua OPD yang ada.
Farid menyampaikan, DPRK bersama Pemko Banda Aceh sudah mengadakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh pada tanggal 26 Juni 2023 di Kantor BPK RI.
“Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK RI yang saat itu juga dihadiri Pak Amiruddin dalam kapasitas sebagai Sekda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), kita meminta Pemko Banda Aceh untuk dapat fokus menyelesaikan utang. Dengan membuat peta jalan (roadmap) penyelesaian utang beserta timeline yang nantinya disepakati bersama antara Pj Wali Kota dan pimpinan DPRK. Selanjutnya MoU (kesepakatan) itu dituangkan dalam Qanun Perubahan APBK 2023. Kemudian kita juga akan merasionalkan target pendapatan asli daerah (PAD) dan program prioritas dalam qanun perubahan tersebut,” kata Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.
Farid menambahkan, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh pada 3 Juli 2023 saat pengesahan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun 2022, DPRK secara kelembagaan juga sudah merekomendasikan agar Pemko segera menyelesaikan utang dengan menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK RI yang sudah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2022.
Kemudian, Ketua DPRK juga mengajak Pemko saling memperkuat soliditas jajaran Pemerintahan Kota Banda Aceh. Semua jajaran OPD diminta mendukung penuh kepemimpinan Amiruddin sebagai Pj Wali Kota.
“Semoga dengan kapasitas dan kapabilitas Pj Wali Kota Amiruddin, kita di DPRK berkomitmen untuk bersinergi menyelesaikan persoalan keuangan dan masalah lainnya secara bertahap, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan normal kembali,” tutur Farid. (IA)
