Awal 2025: Immanuel Ebenezer dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
17 Januari 2025: Immanuel Ebenezer melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan total kekayaan Rp 17,6 miliar.
17 Agustus 2025: Immanuel Ebenezer dan istrinya menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80 dengan menumpang ojek online.
20 Agustus 2025: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Puluhan kendaraan mewah disita sebagai barang bukti.
22 Agustus 2025: KPK menggelar jumpa pers dan menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Noel tampil dengan rompi oranye dan tangan terborgol, menangis di hadapan wartawan.
Tarif K3: KPK mengungkap bahwa tarif sertifikasi K3 yang seharusnya Rp 275.000 melonjak hingga Rp 6.000.000 karena praktik pemerasan. Selisih pembayaran mencapai Rp 81 miliar, dengan Noel menerima Rp 3 miliar dan sebuah motor Ducati. KPK menerapkan pasal pemerasan, bukan pasal suap, karena modus memperlambat dan mempersulit proses sertifikasi.
Praktik Pemerasan: Terungkap, praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mulai terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2019. Sementara, Immanuel Ebenezer belum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Noel dikenal aktif sebagai aktivis sosial yang terlibat dalam gerakan relawan dan advokasi hak buruh serta masyarakat kecil mencoba ingin membersihkan praktik-praktik permainan tersebut, dan justru ikut terjerumus di dalamnya.
Bermain dari sejak tahun 2020–2025: Beberapa pejabat Kemenaker terlibat dalam praktik pemerasan, termasuk Subhan, Anitasari Kusumawati, Fahrurozi, Hery Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriadi, serta pihak eksternal dari PT KEM Indonesia.
Penetapan Tersangka: Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, keluarga, dan rakyat Indonesia. Ia mengklaim tidak terjaring OTT dan bukan pelaku pemerasan, serta berharap mendapat amnesti dari Presiden.
