Banda Aceh — Banyaknya Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tidak dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses pelaksanaan program pembangunan di kota Banda Aceh.
“Ironisnya, hingga memasuki akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2022 sangat banyak program-program pembangunan tidak bisa dijalankan karena Pemko melalui BPKK Banda Aceh tidak menerbitkan SPD tersebut. Sehingga jika tidak segera dilaksanakan maka akan berpengaruh kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemko, karena lagi-lagi yang dirugikan dari persoalan terhambatnya program pembangunan itu adalah masyarakat,” ujar Koordinator Gerakan Nasional Pemuda Kota (GNPK) Banda Aceh Tomi Azrian kepada media, Jum’at malam, 2 September 2022
Bahkan, masjid-masjid, balai-balai pengajian dan lain-lain yang semestinya sudah mulai dibangun juga terhambat pembangunannya, padahal proses tendernya sudah lama dilaksanakan.
“Jika hal-hal seperti ini terhambat sungguh memilukan, padahal Pj Wali Kota selalu berpesan untuk memakmurkan masjid. Tentunya rakyat yang telah lama menunggu pembangunan tersebut dapat dilakukan akan sangat kecewa,” katanya.
Seharusnya, Pemko Banda Aceh dapat menyegerakan SPD untuk berbagai program pembangunan yang memang sudah dilakukan tendernya sehingga nanti tidak dilaksanakan dalam kondisi kepepet.
“Waktu jalan terus, program masih tidak bisa dijalankan, hanya karena persoalan SPD yang tidak dikeluarkan, ini tentu akan berimplikasi merugikan masyarakat termasuk pengusaha lokal Banda Aceh. Apakah Pj Walikota masih belum selesai hitung-hitung anggarannya, jika belum nanti masyarakat mungkin perlu ke pendopo antarkan kalkulator agar hitung-hitungnya lebih cepat, dan SPD kegiatan atau program tak dihambat-hambat. Inikan merugikan pengusaha dan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, Pj Wali Kota Banda Aceh saat ini kurang kreatif dalam meningkatkan PAD dan lebih jago pangkas-pangkas dan hambat program pembangunan.
“Kondisi Banda Aceh sudah kembali normal dan pulih, seharusnya PAD dapat dioptimalkan. Kalau hanya tahan-tahan program dan pangkas-pangkas program, rugikan dikirim jauh-jauh dari Jakarta untuk memimpin Banda Aceh sementara tak mampu memberi solusi kongkret, terutama persoalan peningkatan PAD untuk meningkatkan stabilitas keuangan daerah,” jelasnya.
