Dia mengatakan, jika program-program pembangunan terus dihambat, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada perputaran uang dimasyarakat, sehingga akan berimplikasi kepada sektor ekonomi rakyat.
“Rugi kan banyak orang-orang hebat di lingkaran Pj Walikota jika solusinya hanya tunda-tunda pembangunan dan pangkas-pangkas kegiatan. Endingnya justru perputaran uang di masyarakat minim, ekonomi melemah dan bahkan dampaknya bisa membuat inflasi meningkat.
Bisa-bisa saja hal ini malah berujung Pj Wali Kota memalukan nama baik Mendagri sebagai pemberi mandat di mata masyarakat, karena Pj Wali Kota yang notabenenya birokrat ulung dari Kemendagri malah tak punya solusi kongkrit dan terkesan bergerak lambat. Justru, mirisnya terkesan hanya bisa pangkas-pangkas program pembangunan dan tahan-tahan SPD agar program pembangunan itu terhambat, tentunya ini bukan solusi yang bijak,” katanya.
GNPK menilai, Pj Wali Kota sudah merumuskan dan mengambil langkah-langkah solutif, sehingga pembangunan dapat segera dilanjutkan, PAD dapat ditingkatkan.
“Apakah Pj Wali Kota baru akan melanjutkan pembangunan di akhir tahun sehingga kualitas program pembangunan tidak maksimal. Sungguh disayangkan jika pembangunan terhambat karena SPD setiap program pemerintah tidak dikeluarkan oleh BPKK, hal ini perlu ditindaklanjuti segera untuk kelanjutan program pembangunan demi mengembalikan marwah Pemko di mata rakyatnya,” pungkasnya. (IA)
