INFOACEH.NET, JANTHO – Dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, diperlukan kesiapan yang matang baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengikuti rapat dengan Mendagri yang digelar Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual dari Meuligoe Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Kamis (20/6/2024).
Pj Bupati Muhammad Iswanto turut didampingi Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satpol PP-WH, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Besar.
Usai mengikuti rakor tersebut, Pj Bupati Iswanto mengatakan, Pemkab Aceh Besar terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyukseskan Pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan.
“Kita terus melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kemendagri dalam rangka menyukseskan Pilkada di Aceh Besar yang prosesnya tinggal menghitung hari,” ujar Iswanto.
Ia juga mengatakan, secara virtual Menteri Dalam Negeri juga menegaskan kembali beberapa acuan dasar pelaksanaan pilkada terutama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Kita telah mendengarkan tadi beberapa arahan Pak Tito Karnavian terkait pelaksanaan Pilkada ini, dan tentu kita siap melaksanakannya dan akan terus melaporkan perkembangannya baik ke provinsi maupun ke pemerintah Pusat,” tutur Iswanto.
Kegiatan webinar yang dilaksanakan bersama para kepala daerah ini juga bertujuan untuk memantapkan koordinasi-koordinasi anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 guna menjaga stabilitas politik dalam negeri.
Selanjutnya, ia juga ingin memastikan bahwa pemangku kepentingan seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar, Bawaslu maupun Panwaslih Aceh Besar yang terpilih, dan DKPP juga terlibat dalam proses ini.
