Sultan Tidore Tolak Tambang dari Dua Menteri: Proyek Saya Adalah Menjadi Orang Baik-Baik

Infoaceh.net – Sebuah video berdurasi 2 menit 1 detik yang diunggah akun TikTok @kaksProduction tengah ramai diperbincangkan publik.

Dalam video itu, komika ternama Abdur Arsyad terlihat berdialog hangat namun penuh makna dengan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah.

Namun yang mencuri perhatian bukan sekadar canda tawa, melainkan pengakuan mengejutkan sang sultan soal tawaran tambang dari dua menteri.

“Jadi ketika ada dua menteri datang ke saya dan tanya, ‘Sultan mau apa?’,” kata Sultan Tidore, dikutip Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, para menteri tersebut menawarkan akses pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk tambang nikel.

Namun, alih-alih menyambut tawaran itu dengan antusias, Sultan Tidore menolak secara halus namun tegas. Responsnya pun menyiratkan prinsip kuat dalam menjaga kehormatan adat dan lingkungan di tanah kelahirannya.

“Saya bilang, saya punya proyek besar. Apa tuh proyeknya? Saya mau jadi orang baik-baik. Karena Indonesia sedang tidak baik-baik,” tuturnya.

Ia mengaku menolak iming-iming tambang karena tidak ingin terlibat dalam praktik yang menurutnya menjauhkan keadilan dan keberadaban.

“Marilah kita bergandengan tangan untuk menjadi orang baik-baik. Itu saya. Saya menunduk. Menunduk dan diam,” ucapnya.

Tak hanya menyoroti tawaran tambang, Sultan Tidore juga mengungkap realitas pahit yang dialami masyarakat lokal ketika menyuarakan ketidakadilan.

Ia menegaskan bahwa mereka yang berani memprotes kebijakan pertambangan justru berujung ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan.

“Anak-anak yang memprotes itu dikasih tempat di hotel. Hotel yang dia punya nama penjara, bui menurut orang di sana,” katanya.

“Padahal mereka hanya meneriakkan bahwa ada ketidakadilan. Kemudian disuguhkan hadiah berupa ruangan dua kali tiga meter, yaitu sel, bui,” sambungnya.

Pernyataan Sultan mencerminkan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya di Maluku Utara. Ia menyoroti bagaimana kekayaan seperti nikel seolah menjadi milik pusat, sementara rakyat lokal dan pemangku adat tak diberi ruang maupun hak atasnya.