Infoaceh.net – Tuntutan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diadili dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kembali disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Petisi 100, dan Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII).Perwakilan FPP TNI, Mayjen Purn Soenarko menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, pasca-terjadinya aksi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
“Tangkap dan adili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Soenarko kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 September 2025.
“Proses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak azasi, serta cacat moral dan religi,” tambahnya.
Selain itu, Soenarko mendesak Prabowo untuk membersihkan kabinet dengan melakukan perombakan.
“Segera lakukan reshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro oligarki dan pelaku SCC,” tegasnya.
Perombakan kabinet, katanya, termasuk memecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo
“Prabowo harus mengganti Kapolri dengan polisi yang kredibel, berdedikasi dan berintegritas tinggi sebagai Bhayangkara Negara,” ujarnya.
Menurut Soenarko, detelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai bangsa merdeka, terjajah akikbat ulah para Oligarki Pengkhianat Negara pelaku kejahatan State-Corporate Crimes (SCC).
Bahwa sesuai terminologi SCC, lanjutnya, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, sarat KKN dan anarkis terhadap konstitusi. Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP.
Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dll, milik negara dan rakyat dirampas dan menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC.
“Bahwa berbagai kebijakan pro oligarki Era Jokowi masih berlangsung pada Era Prabowo, sehingga kehidupan eknomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan meningkat, sehingga tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon,” jelasnya.
