Banda Aceh — Aceh perlu membangun sebuah model platform media sosial (medsos) yang sesuai syariah dan memiliki kearifan lokal.
“Jangan hanya terjebak pada pembangunan infrastruktur fisik, sehingga sumber daya manusia anak-anak muda Aceh dapat diberdayakan,” ujar Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi & Teknologi (MIT) Aceh, Teuku Farhan SKom, Senin (14/3).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri pada Rapat Panitia Musyawarah (PANMUS) – II Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (14/3). Teuku Farhan membawa makalah dengan judul “Mencari penghasilan melalui aplikasi media sosial ditinjau dari perspektif syariat Islam”.
Ia menyontohkan model platform media sosial dari Aceh yang sudah diakui nasional, namun kurang mendapat perhatian di tingkat lokal adalah Gampong.net dan Dayah.net.
Keduanya merupakan platform media sosial berbasis kearifan lokal Aceh.
Dijelaskannya, khusus untuk kota Banda Aceh yang memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Banda Aceh ranking dua nasional setelah Yogjakarta, merupakan modal besar untuk membangun ekosistem ekonomi digital di Aceh.
“Sehingga perlu dibentuk suatu pusat kajian digital syariah yang dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi berbagai perkembangan dunia digital dan media sosial,” terangnya.
Diungkapkannya, Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram dan Tiktok menjadi platform media sosial paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia.
Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan tren mencari penghasilan melalui aplikasi media sosial semakin meningkat dan beragam, tapi daya saing digital masih rendah sehingga perlu digencarkan literasi digital dan sistem transaksi keuangan ekonomi digital sesuai syariah, khususnya kepada kalangan UMKM dan pelaku industri media sosial.
Industri media sosial adalah industri raksasa bernilai ribuan triliun rupiah, dan merupakan profesi dan sumber penghasilan baru yang dapat menampung banyak tenaga kerja baru serta dapat dikerjakan dari rumah, lintas negara (local talent, global market).
